Mendikbud: Rp10 Triliun Disiapkan untuk BOS SMA/Sederajat

Semarang (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp10 triliun sampai Rp12 triliun untuk bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat. 

"Pemberian BOS SMA, Insyaallah dimulai tahun depan. Seiring dengan itu, kami telah menyiapkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU), semacam program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun," katanya di Semarang, Selasa. 

Mendikbud mengungkapkan hal itu usai menghadiri penganugerahan gelar doktor honoris causa (HC) yang diberikan Universitas Negeri Semarang (Unnes) kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. 

Meski program PMU menyiratkan upaya perluasan akses pendidikan 12 tahun, ia mengungkapkan tidak disebutkan dengan istilah Wajar 12 Tahun seperti halnya Wajar Sembilan Tahun, karena sifatnya memang tidak mewajibkan. 

"Kenapa tidak pakai istilah Wajar 12 Tahun? Selama ini, undang-undangnya kan baru mewajibkan Wajar Sembilan Tahun, belum 12 tahun. Belum ada yang mewajibkan pendidikan 12 tahun sehingga kami pakai istilah PMU ini," katanya. 

Ia mengatakan bahwa alokasi dana untuk BOS SMA dan sederajat sebesar itu akan dialokasikan untuk 10 juta siswa sehingga setiap anak akan mendapatkan bantuan Rp1 juta/tahun untuk membantu meringankan biaya pendidikan mereka. 

Berkaitan dengan itu, ia mengatakan pemerintah berupaya menggenjot angka partisipasi kasar (APK) SMA dan sederajat secara besar-besaran untuk memanfaatkan "bonus demografi" yang dimiliki Indonesia pada 2010-2035 mendatang. 

"Bonus demografi", kata dia, adalah meningkatnya penduduk usia produktif yang perlu dimanfaatkan secara maksimal, termasuk dengan menggenjot animo masuk ke SMA dan sederajat dengan memberikan bantuan pendanaan. 

"Kami ingin menggenjot anak-anak usia 16-18 tahun untuk bisa mengenyam pendidikan menengah atas hingga lulus, baik SMA, sekolah menengah kejuruan (SMK), maupun madrasah aliyah (MA). Minimal bisa lulus SMA dan sederajat," katanya. 

Ia menjelaskan bahwa APK SMA dan sederajat selama ini baru mencapai 70 persen dan ditargetkan pada 2020 mendatang sudah mencapai 97 persen, mengingat rentang "bonus demografi" yang dimiliki Indonesia antara 2010-2035. 

"Kalau tidak ada upaya untuk menggenjot APK SMA dan sederajat semacam ini, target APK sebesar itu baru bisa tercapai 2040 mendatang. Padahal "bonus demografi" antara 2010-2035, tentunya sudah lewat dan amat disayangkan," kata Nuh. (tp)